PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

RESOLUSI MUNAS VII PERTUNI 2009

 

I. LANDASAN PEMIKIRAN

Munas VII PERTUNI tahun 2009 :

  1. Menegaskan bahwa tunanetra merupakan bagian integral dari seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa indonesia,  serta memiliki kesamaan kesempatan, hak, kedudukan, peran, partisipasi, kewajiban dan tanggungjawab seperti halnya anggota masyarakat lainnya, sebagaimana diatur pada deklarasi PBB tahun 1948 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
  2. Menyadari bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama atas dasar kesetaraan, dalam mengakses dan menggunakan fasilitas umum dan layanan publik secara optimal, tidak terkecuali mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti Tunanetra.
  3. Mengamati  kompleksnya permasalahan tunanetra dalam berbagai bidang kehidupan, dibutuhkan tanggungjawab, pemikiran dan upaya konkrit yang efektif, sistematis dan proporsional, secara komprehensif, koordinatif, koorperatif, serta multi sektoral, baik oleh pihak Pemerintah, masyarakat luas maupun kalangan penyandang cacat  sendiri dalam penanganannya.
  4. Menyikapi bahwa kecacatan hendaknya tidak dipahami sebagai identik dengan kondisi sakit atau tidak sehat.
  5. Memahami bahwa kemandirian dan kesejahteraan tunanetra hanya dapat terwujud apabila mereka memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidang keahlian mereka, dengan imbalan  yang semestinya.
  6. Menggarisbawahi bahwa tunanetra perlu dibekali dengan peralatan khusus dan/atau teknik-teknik alternatif untuk dapat bersaing dipasar kerja terbuka.
  7. Mengakui bahwa tunanetra memiliki hak dan kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja serta pekerjaan dan penghidupan yang layak dan bermartabat bagi kehidupannya
  8. Mempelajari bahwa upaya meningkatkan kesempatan pendidikan dan pemberantasan buta huruf dikalangan tunanetra perlu ditunjang dengan ketersediaan bahan-bahan bacaan yang aksesibel bagi tunanetra, baik dalam bentuk buku  Braille maupun buku bicara (rekaman Audio)
  9. Mencermati bahwa peningkatan kemandirian tunanetra hendaknya diikuti dengan penyediaan sarana alat bantu fisik, alat Bantu mobilitas, serta alat bantu adaptif yang memadai dengan harga terjangkau.
  10. Mengharapkan bahwa tunanetra hendaknya memperoleh kemudahan untuk mengenali berbagai pecahan rupiah uang kertas maupun koin, sehingga dapat melakukan transaksi  pembayaran  secara mandiri.

 

II.   LANDASAN HUKUM

  1. NASIONAL
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
    3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
    4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
    5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
    6. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
    7. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan.
    8. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
    10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
    11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
    12. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 Tentang Lembaga Koordinator dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial  Penyandang Cacat.
    13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan dan Lingkungan.
    14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.06 Tahun 1994 Tentang Tanda- Tanda Khusus bagi Penderita Cacat Tunanetra dan Cacat Tunarungu dalam berlalu lintas di jalan.
    15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan.
    16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1995 Tentang Aksesibilitas bagi penyandang Cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan.
    17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 07/KEP/Menko/KESRA/III/2005 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat Tahun 2004 – 2013.
    18. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor 001/PRS/XII-04/SE.MS Tentang Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di sektor Pemerintah dan sektor swasta.
    19. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor A.A-50/VI-04/MS Perihal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Cacat.
    20. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor A/A 164/VIII/2002/MS tanggal 13 Agustus 2002 Perihal Penyediaan Fasilitas/Aksesibilitas Penyandang Cacat pada Bangunan Umum dan Sarana Umum.
    21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/09/M. PAN/3/2004 Perihal Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi penyandang cacat.
    22. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BKPN RI nomor 3064/M.PPN/05/2006 Perihal Perencanaan Pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat.

 

  1. INTERNASIONAL
    1. Convention of Rights for The Child tahun 1989.
    2. Dakkar Statement 1990.
    3. Life Long Education for All , Bangkok 1991.
    4. Standart Rules of The Equalization of Opportunities for Disabilities for Person with Disabilities ( Resolusi PPB Nomor 48/96 tahun 1993).
    5. Salamanca Statement 1994.
    6. The Four Pillars of Education, UNESCO 1997.
    7. Asian Pasific Decade for Disabled 2002 (Biwaco ).
    8. Bukittinggi 2005.
    9. Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang cacat  (International Convention on the Rights of Persons with Disabilities), Resolusi PBB Nomor: 61/1061 tanggal 13 Desember 2006.

 

 

III. POKOK PERMASALAHAN

  1. Masih tingginya angka kebutaan di Indonesia; berdasarkan survei Departemen Kesehatan tahun 1996 tingkat kebutaan di Indonesia mencapai satu setengah persen jumlah penduduk; dan menurut Badan Kesehata Dunia (World Health Organization WHO) jumlah penyandang low vision (lemah penglihatan) di negara sedang berkembang seperti Indonesia pada umumnya adalah tiga kali lipat jumlah orang buta. Ini berarti, jumlah keseluruhan tunanetra di Indonesia kurang lebih enam persen dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini berkisar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta), yaitu kurang lebih 12 juta.
  2. Fakta menunjukkan sebagian besar warga negara penyandang tunanetra datang dari masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah, dengan akses yang sangat terbatas ke bidang pendidikan, ekonomi / pekerjaan baik sektor formal maupun non formal,  informasi dan politik.
  3. Hingga kini, Indonesia masih menghadapi ketidakstabilan baik di bidang ekonomi, social dan politik, sebagai dampak dari perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi di tahun 1998.
  4. Ketidakstabilan ini juga berdampak pada belum terencana dengan baik program pemberdayaan tunanetra di berbagai aspek kehidupan.
  5. Bahwa dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan dan penghidupan yang sejahtera dan mandiri dikalangan Tunanetra masih terkendala dengan budaya sikap, tindakan dan perilaku yang diskriminatif, terlebih dalam bidang politik dan Hak Azasi Manusia.
  6. Masih banyak ditemukannya kendala, hambatan dan kesulitan yang mendasar, dalam upaya penerapan dan pelaksanaan implementasi undang-undang nomor 4 tahun1997 dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 di daerah-daerah,  terkait sistem otonomi daerah.
  7. Bahwa kompleksnya penanganan permasalahan penyandang cacat  (penyandang cacat) sejauh ini terkesan hanya dibebankan pada satu institusi Pemerintah, yaitu Departemen Sosial, meskipun problem yang dihadapi tidak hanya terbatas pada permasalahan sosial semata.
  8. Bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada secara universal belum cukup efektif, penerapan dan pelaksanaannya baik secara preventif maupun antisipatif, dalam upaya penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap tunanetra maupun penyandang cacat  pada umumnya, sehingga mempersulit Tunanetra dalam memperoleh akses diberbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan dan pekerjaan.
  9. Munculnya hambatan dan kesulitan bagi tunanetra dan penyandang cacat  pada umumnya menyangkut persyaratan penerimaan mahasiswa dan pegawai baru, sebagai akibat miss persepsi dari pemahaman bahwa kecacatan adalah identik dengan kondisi sakit atau tidak sehat.
  10. Minimnya ketersediaan bahan bacaan yang aksesibel bagi tunanetra, sebagai akibat dari tingginya biaya produksi yang diperparah dengan mahalnya ongkos pengiriman.
  11. Bahwa tunanetra mengalami hambatan dan kesulitan tersendiri dalam menggunakan fasilitas umum  dan mengakses pelayanan publik secara optimal.
  12. Bahwa tunanetra mengalami hambatan dan kesulitan tersendiri dalam mengakses, mengenali dan menggunakan pecahan uang kertas maupun koin sebagai alat pembayaran.

 

IV. RESOLUSI

  1. Kepada Pemerintah RI, dan DPR RI:
    1. Agar segera merativikasi konvensi International tentang Hak Penyandang Cacat (International Convention on the Rights of Persons with Disabilities), Resolusi PBB Nomor 61/1061/13 Desember 2006
    2. Secara bertahap merevisi/menyesuaikan seluruh undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan/mengatur penyandang cacat dengan Konvensi International tentang Hak Penyandang Cacat (International Convention on the Rights of Persons with Disabilities), Resolusi PBB Nomor  61/1061/13 Desember 2006 yang telah dirativikasi dan disosialisasikan pada masyarakat.
    3. Agar segera menerbitkan dan memberlakukan undang-undang tentang anti diskriminasi, yang di dalamnya mengatur ketentuan untuk menjamin kesamaan hak dan kesempatan bagi orang tunanetra dan penyandang cacat pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, atas dasar kesetaraan serta mencegah potensi timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap orang tunanetra maupun penyandang cacat pada umumnya.
    4. Senantiasa melibatkan tokoh-tokoh penyandang cacat /organisasi penyandang cacat  setiap kali menyusun rancangan undang-undang atau peraturan yang berkenaan dengan penyandang cacat .
    5. Mencantumkan secara eksplisit di dalam salah satu pasal dari undang-undang tentang Penyandang Cacat  yang telah disesuaikan dengan Konvensi International tentang Hak Penyandang Cacat (International Convention on the Rights of Persons with Disabilities), Resolusi PBB Nomor  61/1061/13 Desember 2006 yang telah dirativikasi dan disosialisasikan pada masyarakat.
    6. Agar diselenggarakan sistem tata pemerintahan yang bersih dan demokratis melalui upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara lebih nyata sehingga penggunaan uang Negara lebih efektif dan efesien untuk keperluan program pemberdayaan masyarakat, termasuk mengakomodir program untuk penyandang tunanetra.
    7. Agar peranan Pemerintah dalam penanganan masalah penyandang cacat tidak hanya dibebankan kepada satu depertemen/dinas tertentu melainkan secara komprehensif dan koordinatif dengan melibatkan seluruh sektor terkait.
    8. Mendorong lahirnya Komisi Nasional tentang Penyandang Cacat yang berfungsi antara lain sebagai lembaga independen yang memonitor pelaksanaan, penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat  di Indonesia.
    9. Mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti dengan membuat Perda tentang Penyandang Cacat.

 

  1. Kepada Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, POLRI, dan Pemerintah Daerah:
    1. Menambahkan tombol suara pada traffic light (lampu lalu lintas) guna membantu tunanetra pada saat menyeberang jalan.
    2. Melengkapi trotoar, gedung-gedung dan areal publik lainnya dengan lantai pemandu (guiding Block), lantai peringatan (warning Block), audio display dan tanda taktual yang bisa diraba untuk memandu orang tunanetra pada saat melakukan mobilitas di areal tersebut.
    3. Menambahkan rambu-rambu lalu lintas khusus yang dapat dikenali oleh orang tunanetra maupun masyarakat di sekitar wilayah yang menjadi pusat kegiatan orang tunanetra, seperti: SLB atau pusat pemberdayaan untuk para tunanetra.

 

  1. Kepada Bank Indonesia dan Perbankan di Indonesia:
      1. Agar merekomendasikan amandemen undang-undang perbankan yang memberikan jaminan bahwa tunanetra memiliki hak untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri; yaitu dengan memungkinkan menggunakan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan yang merupakan  bukti keabsahan perbankan kepada eksekutif dan legislatif.
      2. Mensosialisasikan perubahan kebijakan sebagaimana tersebut pada point 1 di atas kepada seluruh bank yang ada di Indonesia baik Bank Asing, Nasional maupun Daerah.
      3. Melakukan standarisasi kode timbul pada pecahan mata uang rupiah baik kertas maupun logam untuk orang tunanetra dengan menetapkannya di dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah mata uang rupiah.
      4. Meningkatkan kualitas kode timbul pada pecahan uang kertas sehingga masih dapat dikenali orang tunanetra meskipun uang sudah lusuh.
      5. Bersama-sama dengan PERTUNI melakukan sosialisasi kode timbul pada pecahan mata uang rupiah baik kertas maupun logam.
      6. Mendorong pihak perbankan menyediakan mesin Anjungan Tunai Mandiri ( ATM) yang aksesibel bagi orang tunanetra.

 

  1. Kepada Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Dinas Pendidikan:
      1. Agar membuka kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi orang tunanetra dan penyandang cacat  pada umumnya pada berbagai jenjang pendidikan di lembaga pendidikan umum dalam perspektif pendidikan inklusif.
      2. Mendorong terhapusnya marginalisasi, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap para peserta didik tunanetra dalam melaksanakan kegiatan belajar.

 

  1. Kepada Departemen  Sosial,  Dinas Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja:
      1. Ada pembagian tugas serta koordinasi yang lebih jelas antara Departemen Sosial dan Departemen Tenaga Kerja terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kerja untuk orang tunanetra berikut penyaluran kerjanya.
      2. Dalam menyelenggarakan pelatihan kerja untuk tunanetra harus dilakukan dengan berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja.
      3. Agar secara aktif mendorong terbukanya  kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi orang tunanetra minimal terpenuhinya kuota 1 % pada setiap lembaga/perusahaan/instansi/institusi di lingkungan pemerintah maupun swasta, baik melalui jalur khusus maupun pasar kerja terbuka.
      4. Secara bertahap mendorong terwujudnya lingkungan kerja yang inklusif bagi tenaga kerja tunanetra baik di instansi pemerintah maupun lembaga swasta antara lain dengan menyediakan alat bantu adaptif seperti perangkat lunak pembaca layer.
      5. Mendorong perusahan dan instansi pemerintah yang menerima tenaga kerja tunanetra untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama pada orang tunanetra yang telah bekerja tersebut untuk mengembangkan karier sesuai dengan prestasi yang dicapainya.

  

  1. Kepada Departemen Perhubungan dan Dinas Perhubungan :
      1. Agar menyediakan bantuan serta tempat khusus di sarana transportasi umum baik darat, laut, dan udara bagi penumpang tunanetra.
      2. Agar segera menerbitkan dan memberlakukan keputusan  dan/atau bentuk-bentuk aturan serta kebijakan lain yang berlaku yang mengatur tentang keringanan atau pembebasan biaya jasa pos untuk keperluan pengiriman barang, peralatan bantu fisik, peralatan bantu mobilitas, peralatan bantu adaptif serta cetakan buku Braille dan/atau buku bicara bagi tunanetra.

   

  1. Kepada Dirjen Bea Cukai Departemen Keuangan :
      1. Membebaskan bea masuk impor alat-alat khusus untuk tunanetra dengan prosedur yang tidak mengakibatkan adanya biaya tambahan pada pihak yang mengimpor alat bantu tersebut.
      2. Pembebasan bea masuk ini diberlakukan baik pada lembaga/organisasi maupun individu tunanetra/keluarganya.

 

  1. Kepada Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan :
      1. Agar melakukan penyederhanaan prosedur untuk mendapatkan layanan asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin) atau program sejenis.
      2. Agar mengingat adanya hambatan mobilitas yang dimiliki tunanetra diperlukan adanya bantuan khusus dari staf rumah sakit kepada tunanetra yang memerlukan layanan Askeskin atau program sejenis.

 

  1. Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan :
      1. Agar menyadari dan memahami bahwa perempuan tunanetra dan perempuan penyandang cacat pada umumnya masih mengalami diskriminasi ganda; diskriminasi gender sebagai perempuan dan diskriminasi karena menyandang kecacatan.
      2. Agar secara sistematis melakukan upaya-upaya untuk memerangi diskriminasi ganda tersebut, baik melalui aspek kebijakan, kampanye kesadaran, komunikasi, informasi dan edukasi kepada publik dan jajaran birokrasi.
      3. Agar senantiasa mengikutsertakan perempuan tunanetra dengan mengakomodasikan kebutuhan khusus mereka setiap kali menyelengarakan program/kegiatan pemberdayaan perempuan, baik di aspek sosial ekonomi, budaya, pendidikan, politik, dan lain-lain.
      4. Agar melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi perempuan tunanetra dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

  1. KEPADA DEPKOMINFO DAN LIPI :
      1. Agar melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi informatika, teknologi alat bantu adaptif dan teknologi komunikasi yang aksesibel dan dibutuhkan oleh orang tunanetra.
      2. Agar melibatkan Pertuni dalam pengumpulan data dan evaluasi pada proses penelitian dan pengembangan yang tersebut pada poin 1 ( satu ).

 

V. PENUTUP

Secara global, Indonesia, sebagaimana halnya dengan negara-negara dunia lainnya, memiliki tanggung jawab moral untuk mencapai “milenium development goals”, yang mencakup seluruh elemen-elemen penting dalam kehidupan masyarakat.

Di bidang pemberdayaan penyandang cacat, Indonesia, sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik, juga memiliki tanggungjawab moral untuk mencapai apa yang telah ditargetkan oleh Biwako Milenium Framework decade penyandang cacat Asia Pasifik, yang dicanangkan oleh UN ESCAP—badan PBB untuk urusan sosial dan ekonomi di wilayah Asia Pasifik.

Di tingkat nasional, Konstitusi juga mengamanatkan pada Pemerintah selaku penyelenggara negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk rakyat yang menyandang ketunanetraan.

Dibutuhkan kesungguhan semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat untuk memberdayakan tunanetra di Indonesia di semua aspek kehidupan, demi menjadikan tunanetra sebagai bagian dari asset bangsa dan bukan sebagai beban negara, agar berbagai tujuan pembangunan yang dirumuskan baik di tingkat nasional maupun internasional dapat tercapat secara optimal.

  

 

 

 

Updated February 2013 © PERTUNI 2013