PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

Keynote Speech
Disampaikan oleh
Bapak Wardana, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
“Komitmen Pemerintah untuk Sosialisasi dan Monitoring Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”
Dalam Rapat Kerja Nasional
Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)
Tahun 2011
akarta, 14 Desember 2011

 

Yang kami hormati,
Bapak Dr. Didi Tarsidi, Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia,
Yang kami hormati,
Para pengurus dan anggota DPP, DEPERPUS, DPD, dan DEPERDA PERTUNI, Wakil dari organisasi penyandang disabilitas yang terhormat,
Para undangan,
dan Hadirin seluruh peserta Seminar Advokasi Membangun Komitmen Bersama untuk Sosialisasi dan Implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas,

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunianya untuk melanjutkan karya dan pengabdian kita untuk memajukan kesejahteraan bangsa, termasuk dalam memperkuat perlindungan HAM di tanah air.

Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh Pengurus Pusat dan Daerah PERTUNI serta para anggotanya atas penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tahun 2011 yang tengah berlangsung.

Penyelenggaraan RAKERNAS PERTUNI 2011 ini kiranya tepat waktu bagi kita semua untuk melihat kembali hal-hal yang telah dicapai, mengidentifikasi prioritas dan tantangan ke depan pasca pengesahan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Para Hadirin peserta Seminar yang saya hormati,
Pada bulan November lalu, syukur alhamdulillah, Indonesia telah mengesahkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi, pemerintah Indonesia telah menyerahkan piagam ratifikasi pada Sekjen PBB pada tanggal 30 November 2011. Indonesia telah tercatat sebagai negara yang ke-107 yang telah melakukan ratifikasi atau aksesi terhadap Konvensi Penyandang Disabilitas.

Ratifikasi Konvensi oleh Indonesia ini telah mendapatkan apresiasi dari PBB. Pada pertemuan peringatan Hari Internasional Penyandang Disabilitas yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 2011 di Markas Besar PBB di New York, masuknya Indonesia menjadi Negara Pihak pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas secara khusus diumumkan dan disambut baik.

Berdasarkan pasal 45 ayat 2 Konvensi, keseluruhan aturan yang termuat dalam Konvensi ini berlaku secara formal di Indonesia pada hari ke-30 setelah penyerahan piagam ratifikasi, yaitu tanggal 30 Desember 2011.

Ratifikasi Konvensi ini merupakan capaian kita bersama pada tahun ini dalam upaya memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Pada kesempatan ini, sekali lagi, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pihak, termasuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, atas kerjasama dan dukungannya dalam keseluruhan proses upaya pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ini.

Para Hadirin peserta Seminar yang saya hormati,
Adalah merupakan catatan khusus bagi Kementerian Luar Negeri mengenai kerjasama yang baik dengan PERTUNI dalam memajukan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air, terutama dalam mempersiapkan ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Kita ingat bahwa di awal tahun ini, DPP PERTUNI telah mengadakan audiensi dengan Bapak Menteri Luar Negeri. Hal ini diikuti dengan upaya bersama yang difokuskan pada langkah-langkah diseminasi Konvensi di berbagai kalangan dan di berbagai daerah, yang pada gilirannya telah menciptakan suatu gerakan bersama untuk menyegerakan selesainya proses ratifikasi Konvensi.

Keterlibatan dan dukungan ini sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri, utamanya terkait dengan diseminasi guna membangun pemahaman serta meningkatkan kesadaran aparat pemerintah dan publik, baik di pusat maupun di daerah, mengenai berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi ini.

Para Hadirin Peserta Seminar yang kami hormati,
Kita sangat paham bahwa ratifikasi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi awal dari upaya panjang untuk implementasi isi Konvensi secara nasional.

Konvensi PBB mengenai penyandang disabilitas ini memperkenalkan paradigma baru dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kata kunci dari Konvensi ini terutama adalah membangun masyarakat yang inklusif, kemandirian penyandang disabilitas sebagai subyek penuh, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kehidupan sosial dan bernegara secara penuh dan setara.

Paradigma baru ini menuntut perombakan cara penanganan isu mengenai penyandang disabilitas, penerapan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua sektor, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat luas mengenai asas-asas yang menjadi pijakan bagi penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Kini, hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah mengenai bagaimana semua pihak dapat merealisasikan komitmennya untuk secara penuh mengimplementasikan isi dari Konvensi. Paska ratifikasi, implementasi menjadi tantangan bersama bagi kita.

Para Hadirin Peserta Seminar yang terhormat,
Untuk ke depan, kiranya terdapat tiga hal strategis yang perlu mendapat perhatian kita bersama.

Pertama adalah sosialisasi isu Konvensi kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Hal ini merupakan keharusan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman yang baik dari pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai asas-asas pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Konvensi.

Upaya sosialisasi ini dimaksudkan untuk merubah mindset dari masyarakat luas terhadap penyandang disabilitas.

Kita perlu memanfaatkan media massa secara ekstensif. Strategi kampanye perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Tentu upaya ini merupakan proses yang perlu dilakukan terus menerus secara konsisten. Pada tataran konkrit, diperlukan sebuah strategi yang tepat dan jangka panjang dalam upaya diseminasi Konvensi. Dipahami bahwa membangun suatu kesadaran yang meluas dan merubah pola pikir masyarakat yang peka terhadap hak-hak penyandang disabilitas tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama.

Disamping pemerintah, lembaga-lembaga organisasi penyandang disabilitas seperti PERTUNI memiliki tanggung jawab dan peran yang besar.

Kedua, kiranya perlu dilakukan pengarusutamaan masalah disabilitas dalam program pembangunan di semua sektor. Hal ini merupakan keharusan, karena Konvensi mengenai Penyandang Disabilitas ini tidak hanya merupakan instrumen HAM, melainkan juga instrumen pembangunan.

Upaya ini ditujukan untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aksesibilitas disini tidak hanya dalam arti fisik, namun juga aksesibilitas yang terkait dengan peraturan perundangan yang memberikan peluang yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di semua sektor.

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mengenai “reasonable accommodation.” Dalam hal ini, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keterbatasan dari penyandang disabilitas, guna memberikan peluang yang lebih besar bagi terjaminnya akses yang setara bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang.

Pendekatan komprehensif dan sistematis adalah salah satu ciri khas dari penanganan masalah penyandang disabilitas sesuai Konvensi ini. Penanganan dalam satu sektor sangat tergantung pada penanganan di sektor lain.

Ketiga adalah mengenai perlunya dukungan kelembagaan yang memadai untuk implementasi secara penuh Konvensi ini.

Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi, diperlukan lembaga yang berwenang untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan secara penuh isi Konvensi, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Lembaga ini juga berfungsi untuk mengkoordinasikan upaya dan strategi sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas, serta mengintegrasikan isu disabilitas dalam pembangunan di semua sektor.

Pengembangan format dukungan kelembagaan di dalam pemerintahan merupakan keharusan yang perlu dipikirkan ke depan. Sedangkan opsi tambahan adalah mengenai kemungkinan pembentukan suatu lembaga independen di luar pemerintah, sebagai lembaga pemantau.

Para Hadirin peserta Seminar yang saya hormati,
Kabar baiknya adalah bahwa Indonesia tidak memulai dari nol dalam upayanya merealisasikan kewajiban-kewajibannya yang tertuang di dalam berbagai Pasal pada Konvensi.

Pada saat ini, telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah memberikan kerangka perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal ini, dapat digarisbawahi perlunya sinergi diseminasi dan peningkatan pemahaman baik menyangkut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ataupun pasal-pasal dalam berbagai perundang-undangan nasional yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Diperlukan pemahaman bersama yang menyeluruh dan benar atas isi Konvensi dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga perlu dibarengi dengan upaya yang konsisten, terpadu dan utuh dalam pelaksanaan produk perundang-undangan nasional. Penyesuaian peraturan perundangan yang ada dengan norma dan standar yang tertuang dalam Konvensi merupakan hal yang mendesak dalam jangka pendek. Diharapkan langkah-langkah ini menjadi suatu solusi bagi keberhasilan pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas ke depan.

Dengan peningkatan pemahaman ini, kiranya Konvensi ini dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan secara optimal.

Adalah suatu harapan tentunya bahwa setiap langkah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Indonesia dilandasi oleh adanya kesadaran penuh para aparatur pemerintahan dan publik, di mana pembangunan fisik maupun non fisik selalu memperhatikan aspek aksesibilitas dan partisipasi dari para penyandang disabilitas.

Para Hadirin peserta Seminar yang saya hormati,
Pelaksanaan Konvensi ini akan mendorong seluruh pihak untuk melakukan langkah penyesuaian yang mendasar dalam penanganan kelompok masyarakat penyandang disabilitas.

Penyesuaian ini tidak hanya memerlukan keterpaduan program dari seluruh Kementerian dan Lembaga terkait guna menjamin aksesibilitas, namun juga mensyaratkan perubahan pola pikir dan tindak dari masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas.

Perubahan yang selaras dengan paradigma baru yang memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh. Sebuah perubahan yang memungkinkan kita semua menciptakan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Sebuah perubahan yang menjadikan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat yang senantiasa memiliki kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Harapan kami kiranya segala upaya dan mekanisme yang telah berjalan di level nasional dapat berjalan secara sinergis untuk menjaga keberlangsungan proses ini.

Atas perhatian para Hadirin peserta Seminar, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Updated February 2013 © PERTUNI 2013