PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

KEYNOTE SPEECH
PADA ACARA
RAPAT KERJA NASIONAL
PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI) TAHUN 2011
Jakarta, 14 Desember 2011

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal’afiat, di tempat ini, dalam rangka mengikuti acara “Rapat Kerja Nasional Persatuan Tuna netra Indonesia Tahun 2011” di tempat ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Bila dilihat dari waktu, Pelaksanaan Rakernas Pertuni tahun ini mempunyai makna tersendiri yaitu bertepatan dengan telah disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Saya katakan sangat bermakna dimana pengesahan ratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 merupakan cerminan tanggung jawab yang tinggi dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat terhadap peingkatan kesejahteraan penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna netra.

Lebih dari itu, undang-undang konvensi ini akan memberikan payung hukum yang jelas tentang bagaimana mendorong terjadinya perubahan sosial menuju tatanan dan relasi sosial yang mendasar dengan paradigma baru yang lebih adil, dengan pelibatan disabilitas dalam masyarakat.

Seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini para penyandang disabilitas menyelesaikan permasalahan mereka sendiri karena kurangnya pengetahuan para pengelola program di daerah tentang penananganan disabilitas, termasuk penyandang tuna netra.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Hasil Susenas Tahun 2009 menunjukan bahwa jumlah disabilitas atau disabilitas secara keseluruhan adalah 2,13 juta orang dengan perbandingan 1,13 juta disabilitas laki-laki dan 0,99 juta disabilitas perempuan. Data Susenas tersebut lebih lanjut menginformasikan bahwa dari 2,13 juta penyandang disabilitas tersebut, 339,309 orang adalah penyandang tuna netra dengan komposisi 180.009 penyandang tuna netra laki-laki dan 159.300 penyandang tuna netra perempuan.

Bila dianalisa lebih mendalam, Data Susesnas Tahun 2009 menunjukan bahwa persentase penyandang disabilitas usia 10 tahun ke atas, termasuk tuna netra laki-laki dan perempuan yang belum kawin cukup besar masing-masing 49,12 dan 45,04 persen. Di bidang pendidikan angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas, termasuk penyandang tuna netra perempuan yang bersekolah cukup tinggi dibandingkan penyandang tuna netra laki-laki yaitu 42,70 dan 36,88 persen. Di bidang kesehatan, persentase penyandang disabilitas yang mengalami keluhan kesehatan baik laki-laki maupun perempuan di daerah pedesaan dan perkotaan hampir sama yaitu 53,70 dan 57,77 persen. Keluhan kesehatan yang paling banyak dialami adalah badan panas dan batuk. Sedangkan tempat berobat yang paling disukai oleh penyandang disabilitas adalah rumah sakit untuk daerah perkotaan dan Pratek Tenaga Kesehatan di daerah perdesaan.

Di bidang ketenagakerjaan, pelaksanaann SKB Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri dan Keteum DPP APINDO Tahun 1989 tentang penyaluran/pendayagunaan Tenaga Kerja disabilitas di Perusahaan/Masyarakat dan Kepmen Tenaga Kerja Tahun 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas (khususnya Pasal 4, tentang kuota 1 persen) kepada perusahaan anggota DPP APINDO, DP Kab/Kota APINDO perlu ditingkat pelaksanaannya sehingga kesempatan bekerja bagi disabilitas juga dapat ditingkatkan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Data dan informasi tersebut diatas telah memberikan gambaran kepada pemerintah dan kita bahwa penanganan 2,13 juta jiwa penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna netra bukan pekerjaan yang mudah, namun apabila kita berkerja dengan sungguh-sungguh dan secara bersama-sama, Insya Allah, pekerjaan berat tersebut itu menjadi ringan, seperti pepatah orang tua kita terdahulu yaitu “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.

Disamping itu, guna mencapai hasil yang maksimal, semua perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan bagi Penayandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Tahun 2012 dapat harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan berbasis kinerja, seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu presiden dalam menyusun berbagai kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah memasukan isu-isu tentang permasalahan perempuan disabilitas ke dalam RRPJMN 2010-2014.

Dalam tahun 2011 ini, KPP dan PA mempunyai 2 (dua) kegiatan terkait dengan program peningkatan kesejahteraan perempuan disabilitas, yaitu pembentukan PIK-PPC di Kota Jambi dan satu lagi di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pembentukan PIK-PCC ini adalah untuk meningkatkan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap disabilitas pada umumnya, dan perempuan khususnya.

Dalam Tahun 2011 ini, KPP dan PA juga telah melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Profil Disabilitas Tahun 2009 dan Profil Lanjut Usia Tahun 2010. Kami berharap, semua instansi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah dapat mempergunakan kedua profil terebut sebagai sumber data dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan disabilitas termasuk penyandang tuna netra.

Dalam tahun anggaran 2012, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan akan melakukan kegiatan sosialisasi dan advoaksi kebijakan penanganan perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, termasuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, disabilitas adalah setiap orang yang mempuanyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari disabilitas fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Definisi ini masih berlaku meskipun dalam UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas kata disabilitas tidak lagi dipergunakan.

Selanjutnya perlu kami beritahukan bahwa salah satu kewajiban Negara dalam UU Nomor 9 Tahun 2011 tersebut adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi tersebut, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa merupakan kewajiban negara dan masyarakatnya agar tidak melakukan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki. Ini berarti pengintegrasian isu gender dan isu disabilitas ke segala bidang pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelakasanaan dan evaluasi sudah merupakan suatu keniscayaan oleh semua lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Adanya perubahan fungsi data kecacatan (disabilitas) dari Indikator Kesehatan menjadi indikator Kesejahteraan Sosial, maka permasalahan kecacatan menjadi masalah sektor sosial. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Tugas dan Tata Kerja Departemen Sosial menyatakan bahwa focal point penanganan permasalahan disabilitas di Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI.

Dengan demikian kementerian dan lembaga pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung yang menangani permasalahan disabilitas, merupakan perangkat pendukung dalam pencapaian tujuan penanganan permasalahan secara nasional.

Oleh karena itu KPP dan PA sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menangani program perempuan disabilitas pada tataran kebijakan, dapat saja membuat model-model penanganan perempuan disabilitas sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan penangan tersebut.

Salah satu model yang dikembangkan saat ini adalah model Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Disabilitas (PIK-PPC) di Kota Jambi dan Kabupaten Sidoarjo yang mengambil tempat di P2TP2A. Upaya ini merupakan implementasi dari dari Kepmen PP dan PA Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan PIK-PPC, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

Saudara-saudara yang saya banggakan,
Akhirnya saya mengharapkan peserta Rakernas Persatuan Tuna netra Indonesia (PERTUNI) Tahun 2011 dapat menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas khususnya penyandang Tuna netra di tahun 2012 yang akan datang.

Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin…

Sekian dan terima kasih,
Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
Linda Amalia Sari Gumelar

Updated February 2013 © PERTUNI 2013