PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

KEPUTUSAN RAKERNAS PERTUNI TAHUN 2011
TENTANG PRIORITAS PROGRAM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TUNANETRA

 

I. Latar Belakang.

Sepanjang 46 tahun memperjuangkan aspirasi tunanetra, Pertuni mencermati masih minimnya partisipasi perempuan tunanetra di pelbagai aspek kehidupan.

Hal ini dibuktikan dalam fakta-fakta sebagai berikut:

  1. Dalam program pemberian bantuan dana pendidikan untuk siswa tunanetra, jumlah siswa perempuan yang mendaftarkan diri masih belum sebanding dengan jumlah siswa laki-laki;
  2. Saat menyelenggarakan program “higher education” yaitu kampanye untuk mengakselerasi jumlah tunanetra yang menempuh pendidikan tinggi, jumlah mahasiswa perempuan dan siswa SMA perempuan yang berpotensi melanjutkan pendidikan tinggi belum sebanding dengan jumlah siswa laki-laki;
  3. Saat mengadakan kegiatan berskala nasional seperti pelatihan, rapat kerja, dan musyawarah, sejak periode kepengurusan tahun 2004 DPP senantiasa menetapkan kuota jumlah peserta perempuan. Namun pada kenyataannya, masih sedikit daerah dan cabang yang dapat memenuhi kuota tersebut;
  4. Dari susunan kepengurusan Pertuni daerah dan cabang yang saat ini ada, jumlah pengurus perempuan pun masih sangat minim.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

  1. Partisipasi perempuan tunanetra di bidang pendidikan masih sangat rendah; antara lain pendidikan di bidang pengetahuan umum, ketrampilan menjalani kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter dan lain-lain.
  2. Hal ini antara lain disebabkan karena minimnya dukungan keluarga pada pemberdayaan perempuan tunanetra;
  3. Minimnya partisipasi perempuan tunanetra di bidang pendidikan berdampak pada minimnya kualitas perempuan tunanetra
  4. Minimnya kualitas perempuan tunanetra selanjutnya berdampak pada minimnya peran tunanetra di masyarakat, termasuk di organisasi Pertuni;
  5. Hingga kini belum ada upaya yang dilakukan secara sistematis oleh Pertuni baik di tingkat daerah maupun cabang untuk meningkatkan partisipasi perempuan tunanetra di pelbagai aspek kehidupan.

Mencermati situasi tersebut di atas, Rapat Kerja Nasonal (rakernas) Pertuni tahun 2011 mengamanatkan pada Pertuni Daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan “afirmative action” atau “upaya yang dilakukan dengan sengaja secara sistematis” untuk meningkatkan partisipasi perempuan tunanetra baik di kegiatan organisasi pertuni maupun di kegiatan kemasyarakatan pada umumnya. Amanat ini juga hendaknya diteruskan ke Pertuni cabang di daerah yang menjadi wilayah kerja Pertuni Daerah masing-masing.

 

II. Prioritas Program dan Strategi

Untuk melaksanakan amanat Rakernas Pertuni 2011 sebagaimana tersebut di atas, Prioritas kegiatan dan program yang diharapkan dilakukan oleh Pertuni Daerah di seluruh Indonesia adalah:

  1. Mendorong peningkatan jumlah perempuan tunanetra yang menempuh pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.
  2. Melakukan kaderisasi pemimpin tunanetra di kepengurusan Pertuni baik di tingkat daerah dan cabang.
  3. Meningkatkan jumlah anggota perempuan di lingkungan organisasi Pertuni
  4. Menyelenggarakan program khusus untuk pemberdayaan perempuan tunanetra

 

III. Strategi Implementasi

Untuk melaksanakan prioritas program tersebut di atas, strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan penyuluhan kepada keluarga yang memiliki anak perempuan tunanetra atau anggota keluarga perempuan tunanetra agar mengikuti wajib belajar pendidikan dasar baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan informal (kelompok belajar), dan selanjutnya ke pendidikan menengah dan sebisa mungkin pendidikan tinggi.
  2. Bagi perempuan tunanetra yang berasal dari keluarga kurang atau tidak mampu, Pertuni daerah dan Pertuni Cabang Mencarikan bantuan dana pendidikan ke lembaga-lembaga pendana di masyarakat, misalnya perusahaan melalui program sosial, lembaga pengumpul zakat, komunitas keagamaan dan sebagainya.
  3. Menjalin kerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan di daerah masing-masing agar mereka juga turut mengambil peran memberdayakan perempuan tunanetra.
  4. Mengajak perempuan tunanetra yang ada di daerah masing-masing untuk mengikuti kegiatan Pertuni dan menjadi anggota Pertuni.
  5. Memberikan kuota bagi perempuan tunanetra dalam setiap penyelengaraan pelatihan atau mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan.
  6. Dalam struktur kepengurusan daerah dan cabang, diharuskan Memiliki pengurus perempuan yang mengelola dan mengembangkan program pemberdayan perempuan serta program-program lain.
  7. Dalam struktur kepanitiaan apa pun, pengurus diharapkan menempatkan perempuan tunanetra menjadi bagian dalam kepanitiaan tersebut; jika memungkinkan menugaskan perempuan tunanetra menjadi ketua panitia.


KOMISI 5:

Ketua: Sopiah (Jawa Barat)
Sekretaris: Yohanes Selan (Nusa Tenggara Timur)
Anggota: Sardi (DI Yogyakarta)
  I Gede Widiasa (Bali)
  Mahyuni (Kalimantan Selatan)
  Iwan (Sumatera Selatan)
  Abdul Rahman Rambe (Sumatera Utara)
  Endah Tri Wahyuni (DKI Jakarta)
  Ratih Tri Astuti (Jawa Timur)
  Ngadiem (Lampung)
  Sigit Martopo (Jawa Tengah)
  Nunuk Suheni (Jambi)
Fasilitator: Aria Indrawati,SH (DPP Pertuni)
Narasumber: Aria Indrawati,SH (DPP Pertuni)

 

Updated February 2013 © PERTUNI 2013