PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

KEPUTUSAN RAKERNAS PERTUNI TAHUN 2011
TENTANG PRIORITAS PROGRAM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI BIDANG PENGUATAN ORGANISASI

 

I. Latar Belakang.

Lebih dari 46 tahun sejak berdirinya, Pertuni telah mengambil prakarsa dan menjadi wadah aspirasi bagi kepentingan para tunanetra. Dengan segala kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya, kehadiran Pertuni dengan segenap aktifitasnya, merupakan secercah cahaya yang penuh pengharapan dan optimism bagi para tunanetra di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Setelah melewati perjalanan panjang dan berbagai rintangan sebagai proses pendewasaan, dalam perkembangannya, Pertuni telah menetapkan tujuan konstitusional organisasi, yaitu “Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif, tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”

Sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional, Pertuni juga mengemban visi sebagai organisasi yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Pertuni berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia dengan tempat kedudukan kepengurusan secara berjenjang dari pusat, daerah dan tingkat cabang. Yaitu:

  1. Dewan Pengurus Pusat [DPP] berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
  2. Dewan Pengurus Daerah [DPD] berkedudukan di ibu kota propinsi.
  3. Dewan Pengurus Cabang [DPC] berkedudukan di wilayah kabupaten kota.

Hingga saat ini, PERTUNI telah memiliki unit organisasi tingkat daerah di 29 provinsi serta unit organisasi tingkat cabang di lebih dari 170 kota / kabupaten.

Sehubungan dengan kian berkembangnya jaringan organisasi PERTUNI di hampir seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka upaya penguatan organisasi, perlu dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tercapainya “Refitalisasi eksistensi, partisipasi dan kontribusi PERTUNI dalam pembangunan nasional, atas dasar kesetaraan menuju terwujudnya masyarakat inklusi” yang pada gilirannya diharapkan PERTUNI mampu mewujudkan tujuan dan misinya sebagaimana dimaksud.

Guna mencapai hal tersebut di atas, maka PERTUNI harus mampu tampil sebagai organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi SDM, dana, sarana maupun prasarana dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia maupun sebagai bagian yang integral dari komunitas masyarakat dunia. Untuk itulah, perlu semakin dibangun jaringan organisasi yang kuat dan dinamis, baik ditingkat pusat, daerah hingga cabang. Oleh karena itu, PERTUNI harus membangun ketahanan diri secara terus menerus dan berkesinambungan.

Setidaknya ada 5 (lima) bidang ketahanan diri PERTUNI yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Ketahanan bidang sumber daya manusia.
  2. Ketahanan bidang sarana dan prasarana.
  3. Ketahanan bidang integritas dan konsolidasi organisasi.
  4. Ketahanan bidang sumber dana dan ekonomi.
  5. Ketahanan bidang demokratisasi.

Eksistensi, partisipasi dan kontribusi Pertuni semakin dituntut secara proaktif. Untuk itu prioritas program dan strategi penguatan organisasi, baik dalam lingkup Pertuni pusat maupun daerah secara keseluruhan perlu menjadi perhatian kita bersama yang implementasinya harus memperhatikan aspek keseimbangan antara Pertuni pusat dan daerah, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan kemajuan antar unit organisasi pertuni.
Prioritas program dan strategi penguatan organisasi tersebut dirumuskan dengan tetap memperhatikan kondisi nasional dengan tren reformasinya yang masih diwarnai krisis multi dimensional dan kondisi lokal daerah, yang berorientasi pada pelaksanaan otonomi daerah dan pengoptimalan sumber daya daerah.

Melalui upaya penguatan organisasi secara berjenjang baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, diharapkan Pertuni dapat mewujudkan misi sebagai organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi SDM, dana, sarana maupun prasarana. Sehingga diharapkan akan terbangun koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi antar unit-unit organisasi PERTUNI secara sistemik.

 

II. Prioritas Program dan Strategi

Sebagai upaya mewujudkan organisasi PERTUNI yang tangguh dan kuat agar mampu mengemban visi dan misinya, maka rapat kerja nasional persatuan tunanetra indoneesia [Rakernas PERTUNI] tahun 2011, telah menyepakati prioritas program penguatan organisasi yang meliputi:

A. Kaderisasi, dilakukan dalam bentuk kegiatan:

  1. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)
  2. Pelatihan Manajemen Organisasi (cara membuat proposal, administrasi kesekretariatan, teknik lobbying, dll)

B. Kemitraan

  1. Sifat kemitraan yang dibangun oleh PERTUNI.
    1. Bebas dan aktif tanpa keterikatan dengan lembaga mitra.
    2. Kerjasama berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama.
  1. Lembaga / pihak yang dapat dijadikan mitra PERTUNI.
    1. Instansi Pemerintah dan atau swasta.
    2. LSM / Ormas maupun orsos.
    3. Perorangan maupun kelembagaan.
  1. Ketentuan dalam membangun kemitraan.
    1. DPC membangun kemitraan dengan lembaga / instansi / organisasi yang ruang lingkup aktifitasnya berada di tingkat kabupaten atau kota bersangkutan.
    2. DPD membangun kemitraan dengan lembaga / instansi / organisasi yang ruang lingkup aktifitasnya berkedudukan di daerah propinsi bersangkutan.
    3. DPP dapat membangun kemitraan dengan lembaga / instansi / organisasi baik di dalam negeri yang berskala nasional, maupun di luar negeri.
    4. DPC dapat membangun kemitraan dengan lembaga / instansi / organisasi yang ruang lingkup aktifitasnya di tingkat propinsi maupun yang berskala nasional, dengan ketentuan harus dikoordinasikan dengan DPD maupun DPP.
    5. DPD dapat juga membangun kemitraan dengan lembaga/instansi/ organisasi berskala nasional maupun internasional dengan ketentuan harus dikoordinasikan dengan DPP.

C. Penggalian Dana (fund rising).

  1. Sumber dana PERTUNI dapat diperoleh dari:
    1. Saldo proyek kegiatan.
    2. Sumbangan dari berbagai lembaga maupun perseorangan.
    3. Dana rutin dari pemerintah.
    4. Dana yang diperoleh dari unit usaha PERTUNI.
  1. Strategi Fund Rising
    1. Mendirikan unit usaha PERTUNI.
    2. Bekerja sama dengan lembaga yang berpengalaman dalam penyelenggaraan event guna mengadakan kegiatan malam dana PERTUNI.
    3. Melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam proyek-proyek kegiatan yang sasaran kegiatannya adalah para tunanetra.
    4. Mengupayakan dana pemberdayaan dari perusahaan-perusahaan melalui program CSR
    5. Mengupayakan dana pemerintah baik dari APBN maupun APBD.

 

III. Strategi Implementasi

  1. Mendorong inisiatif DPD untuk segera memperoleh legalitas organisasi
  2. Merumuskan program secara rinci dan jelas
  3. Mempromosikan program kepada penyandang dana yang akan dituju
  4. Mendorong inisiatif DPD untuk memperluas jaringan kerjasama
  5. Mendorong DPD untuk dapat mengenali visi misi pemerintah daerah yang bersangkutan
  6. Mendorong DPD untuk melakukan up date informasi berkaitan dengan peraturan tata kelola keuangan pemerintah daerah
  7. Mendorong inisiatif DPD untuk melakukan kegiatan sebagai langkah sosialisasi organisasi
  8. Mendorong inisiatif DPD untuk melakukan diversifikasi (penganekaragaman) kegiatan
  9. Mendorong DPD untuk melakukan audiensi dengan lembaga pemerintah legislatif dan eksekutif.


KOMISI 5:

Ketua: Putre Wiwoho (Jawa Barat)
Sekretaris: Zail Amri (Bengkulu)
Anggota: Heru Widianto (DKI Jakarta)
  Widi Harsono (DI Yogyakarta)
  Pinderson (Kalimantan Tengah)
  Agus Suharyanto (Banten)
  Lukas Randa Ngongo (NTT)
  Sopiah (Sumatera Utara)
  Asniah Sri Handayani (Sumsel)
  Muslikah (Jawa Timur)
  Usup Supendi (Deperpus Pertuni)
Fasilitator: Agung Rejeki Y. (Jawa Tengah)
Narasumber: Furqon Hidayat,S.Pd (DPP Pertuni)

 

Updated February 2013 © PERTUNI 2013