PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

KEPUTUSAN RAKERNAS PERTUNI TAHUN 2011
TENTANG PRIORITAS PROGRAM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI BIDANG ADVOKASI DALAM PEMENUHAN HAK TUNANETRA BERDASARKAN KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (CRPD)

 

I. Latar Belakang.

Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi tunanetra Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini merupakan komitmen perjuangan Pertuni untuk melakukan advokasi secara konsisten, sistematis, koprehensif dan berkesinambungan pada segala aspek kehidupan dan penghidupan. Upaya advokasi tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari sistem perencanaan dan pengorganisasian, penyusunan peraturan hukum maupun kebijakan dan struktur kelembagaan, hingga pelaksanaan dan monitoring maupun evaluasinya.

Salah satu isu yang menjadi pusat perhatian Pertuni sejak 5 tahun terakhir ini adalah lahirnya konvensi internasional tentang hak-hak penyandang Disabilitas serta proses ratifikasinya di Indonesia. Keberadaan CRPD yang telah disahkan melalui UU No. 19 tahun 2011 (Lembar Negara no. 107, Tambahan Lembar Negara no. 5251, 10 Nopember 2011) dalam strategi advokasi hak Penyandang Disabilitas di Indonesia, mempunyai kedudukan yang sangat urgen dan strategis.

Karena materi muatan konvensi ini, merupakan amanat bagi negara yang telah meratifikasinya untuk segera dikonkretkan bagi terwujudnya nilai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk tunanetra.

Dalam hal ini Pertuni sebagai bagian dari “agent of social change”, perlu berperan aktif dalam gerakan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak para anggotanya dengan mengacu pada CRPD. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Pertuni bersama Pemerintah Indonesia serta organisasi disabilitas lainnya, memiliki komitmen yang sama untuk mengimplementasikan CRPD melalui tindakan nyata dan berdampak pada makin kondusifnmya iklim kehidupan para tunanetra Indonesia yang sejahtera, mandiri dan bebas diskriminasi.

Sebagai anggota The World Blind Union (WBU), serta menjadi salah satu perwakilan untuk Human Rights & Advocacy Committee WBU, Pertuni berkomitmen untuk mengawal, bahkan menjadi bagian dari segala upaya implementasi CRPD. Sebab bagaimanapun, CRPD mengemban fungsi sebagai legal umbrella bagi reformasi seluruh pranata hukum, sosial budaya, politik ekonomi dan lain-lain yang terkait dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup tunanetra di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, selain melakukan upaya untuk mendesakkan segenap elemen penyelenggara negara agar mengimplementasikan dan mensosialisasikan konvensi ini kepada seluruh lapisan masyarakat, Pertuni sebagai organisasi berskala nasional, juga bertekat untuk melakukan proses edukasi dan internalisasi materi muatan CRPD berikut dengan fungsi dan kedudukannya kepada seluruh unit organisasi Pertuni pada khususnya baik di tingkat daerah (propinsi) maupun cabang (kabupaten/kota). Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran seluruh pemegang peran dalam organisasi ini agar memiliki pemahaman dan komitmen yang sama tentang eksistensi konvensi ini.

 

II. Prioritas Program dan Strategi

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Rakernas Pertuni yang berlangsung pada tanggal 12 – 15 Desember 2011 memandang perlu untuk mengadopsi prinsip dasar tentang strategi advokasi perlindungan dan pemenuhan hak orang tunanetra sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Prinsip dasar tentang strategi advokasi dimaksud perlu disusun dalam bentuk prioritas kegiatan dan program Pertuni, khususnya ditingkat daerah dan cabang. AdapunPrioritas kegiatan dan program yang diharapkan dilakukan oleh Pertuni Daerah di seluruh Indonesia adalah:

  1. Mempromosikan istilah Penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

    Organisasi-organisasi disabilitas nasional telah menyepakati bersama dan memahami bahwa istilah penyandang cacat secara denotative mempunyai arti yang bernuansa negatif sehingga mempunyai dampak yang sangat luas bagi penyandang cacat itu sendiri terutama pada subtansi kebijakan publik yang sering memposisikan penyandang cacat sebagai obyek dan tidak menjadi prioritas; sedangkan istilah Penyandang Disabilitas mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi. Pertuni, sebagai salah satu organisasi disabilitas yang telah berperan aktif dalam proses kesepakatan perubahan istilah ini diharapkan mampu mempromosikan istilah penyandang disabilitas serta mengusung nilai filosofis didalamnya yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

    Strategi:
    1. pengurus pusat, daerah dan cabang harus memahami serta Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil interaksi antara penyandang ketunaan dengan hambatan sikap dan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan orang-orang lain di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan.
    2. Setelah memahami konsep tersebut, pengurus pusat, daerah dan cabang sebanyak mungkin mempromosikan konsep dari istilah penyandang disabilitas ke berbagai pihak.
    3. Membiasakan penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat dalam setiap kesempatan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
    4. Melakukan penyuluhan/publikasi melalui saluran media massa(cetak,elektronik&online)atau forum pertemuan seperti seminar,diskusi,maupun talkshow.

 

  1. Meningkatkan Kredibilitas serta kapasitas organisasi Pertuni dalam mendorong implementasi CRPD di Indonesia melalui pengembangan organisasi yang lebih inklusif dan atau melalui kemitraan.

    Perubahan sosial membutuhkan usaha yang terukur (accountable), inklusif dan kolaboratif. Pertuni diharapkan dapat memperluas keanggotaannya atau jaringannya untuk mengikutsertakan lebih banyak kelompok marginal dalam komunitas tunanetra, dan atau terlibat ke dalam kemitraan yang dapat meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengawal proses implementasi CRPD.

    Strategi:
    1. Melibatkan peran dan partisipasi kelompok marginal tunanetra dalam keanggotaan atau kepengurusan Pertuni, seperti misalnya: perempuan tunanetra, tunanetra dengan disabilitas tambahan (MDVI), tunanetra dari etnis dan agama.
    2. Membangun kemitraan antara Pertuni dengan organisasi disabilitas lain dan atau organisasi lainnya (misalnya: organisasi berbasis HAM) yang bertujuan untuk mendorong implementasi CRPD.

 

  1. Meningkatkan Kredibilitas serta kapasitas organisasi dalam mendorong implementasi CRPD di Indonesia melalui pembangunan kapasitas internal

    Dalam mendorong implementasi suatu konvensi internasional di tingkat local atau nasional membutuhkan pengetahuan baik tentang kerangka kebijakan dan hukum, maupun strategi advokasi di tingkat pembuat keputusan. Pengurus dan anggota Pertuni diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta kapasitas dirinya guna mendorong implementasi CRPD.

    Strategi:
    1. Mengusahakan penyediaan dan penyebaran luasan dokumen CRPD dalam format yang aksesibel bagi tunanetra (soft copy, Braille, rekaman audio, tulisan besar dll).
    2. Mengembangkan pelatihan CRPD bagi para pengurus daerah dan cabang yang mencakup:
      • Ketrampilan menyusun rencana aksi yang terkait dengan CRPD.
      • Informasi mengenai mekanisme/system perjanjian internasional tentang HAM dan bagaimana cara memanfaatkannya pada tataran local dan nasional.- Cara menciptakan strategi advokasi untuk mendorong implementasi atau monitoring crpd.
      • Analisis peraturan perundang-undangan atau kebijakan local dan nasional yang diskriminatif serta perlu direvisi sesuai dengan CRPD

 

  1. Advokasi dan monitoring Hak tunanetra melalui peningkatan partisipasi Pertuni dalam proses pengambilan keputusan suatu kebijakan terkait dengan CRPD di tingkat local dan nasional.

    Dalam pasal 33, CRPD mengamanatkan adanya implementasi dan monitoring nasional. Pemerintah diwajibkan untuk berkonsultasi dengan organisasi disabilitas dalam mengembangkan dan menciptakan system dalam implementasi dan monitoring. Pertuni diharapkan dapat mengadvokasi agar peran dan partisipasinya diikutsertakan pada tataran nasional dan local, dimana proses implementasi atau monitoring berlangsung, termasuk melalui jalur advokasi hukum.

 

III. Strategi Implementasi

  1. Memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga pada penegakan hukum & HAM baik di tingkat pusat propinsi maupun kabupaten/kota agar ikut aktif melakukan advokasi terhadap implementasi CRPD dan berupaya untuk mengubah “mind-set” (tata pemikiran) mereka agar turut memprioritaskan CRPD sebagai bagian dari aktivitas mereka .
  2. Melakukan advokasi secara terencana,terpadu dan berkesinambungan untuk mengubah UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan berbagai perundangan lainnya untuk disesuaikan dengan materi muatan UU No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas.
    Advokasi sebagaimana tersebut mencakup juga berdirinya lembaga independent yang berskala nasional dengan wewenang meliputi pengkajian,pendidikan dan penyuluhan,pemantaun dan penyelidikan,mediasi,penyediaan anggaran dan lain lain dalam pelaksanaan UU No. 19 tahun 2011.
  3. Menghimpun data dan informasi tentang kondisi kehidupan tuna netra termasuk kasus pelanggaran HAM terhadap tunanetra sebagai bahan advokasi kebijakan. Untuk maksud tersebut,pertuni pada semua tingkatan perlu membentuk pos pengaduan untuk menindaklanjuti berbagai temuan pelanggaran HAM bagi tunanetra. Selain itu Pertuni pada semua tingkatan perlu juga membentuk lembaga pengkajian dan pendataan sebagai unit non structural.
  4. Melakukan advokasi terhadap isu disabilitas serta implementasi CRPD menjadi materi pokok dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penyelenggara Negara khususnya kepegawaian dan ketenagakerjaan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Pertuni pada semua tingkatan perlu juga melakukan advokasi terhadap penghapusan peraturan menteri kesehatan yang menjadikan disabilitas identik dengan pengertian tidak sehat dalam penerimaan pegawai/tenaga kerja maupun peningkatan jenjang karir dll.
  5. Melakukan kampanye sedemikian rupa untuk membangun pemahaman kesadaran kepada para fungsionaris badan penyelenggara Negara pada semua tingkatan khususnya badan yudikatif tentang CRPD. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat merujuk CRPD dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka.
  6. Pertuni daerah maupun cabang mendorong lahirnya peraturan daerah di wilayahnya masing – masing tentang jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut dari UU no. 19 tahun 2011 tentang hak penyandang disabilitas.
  1. Monitoring dan evaluasi perlindungan pemenuhan hak tunanetra dalam CRPD

    Pemenuhan Hak tunanetra pada skala yang luas seringkali membutuhkan usaha-usaha yang dipelopori oleh masyarakat sipil untuk memberikan informasi atau mengilustrasikan bagaimana hak tertentu dapat dipenuhi. Pertuni yang merupakan organisasi kemasyarakatan, diharapkan dapat memberikan berbagai informasi atau contoh bagaimana pasal tertentu dalam CRPD dapat diimplementasikan.

    Strategi:
    1. Sesuai dengan pasal 32 CRPD, pertuni mengadvokasi ketersediaan dana yang cukup dan berkelanjutan dari berbagai lembaga donor maupun sumber lain untuk penguatan dan pemajuan tunanetra serta menjadikan tunanetra sebagai penerima manfaat terbesar program pembangunan.
    2. Sesuai dengan pasal 6 CRPD, Pertuni pada semua tingkatan mewujudkan pengarusutamaan peerempuan tunanetra dalam setiap program dan kebijakan dengan melakukan berbagai upaya pemihakan (affirmative action) yang relevan guna memastikan partisipasi serta peran serta perempuan tunanetra dalam organisasi Pertuni.
    3. Sesuai dengan bebrapa pasal dalam CRPD, Pertuni pada semua tingkatan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah dan cabang, melakukan review terhadap penyediaan aksesibilitas mengenai layanan dan fasilitas publik, penyediaan informasi bagi publik, penyelenggaraan pendidikan inklusi, serta perluasan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kerja dari kalangan tunanetra di lembaga pemerintah dan swasta serta mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak terkait yang memiliki otoritas untuk melakukan perubahan yang relevan.
    4. Sesuai dengan pasal 8, CRPD pertuni pada semua tingkatan Bekerjasama dengan media massa untuk memastikan penyandang disabilitas terpublikasi secara patut.


KOMISI 4:

Ketua: Joni Watimena (Deperpus Pertuni)
Sekretaris: Luh Wiriani (Bali)
Anggota: Soni Sandra (Sulawesi Selatan)
  Kasradi (Kalimatan Selatan)
  Koko Kaban (Jawa Barat)
  Ahmad Soleh (DI Yogyakarta)
  Lis Handoyo (Banten)
  Adio Datus libing (Nusa Tenggara Timur)
  Sri Diah liastiani (Jawa Tengah)
  Dwi Rahayu Yuniati (Bengkulu)
  Sehadi (Lampung)
Fasilitator: Rina Praarani (DPP Pertuni)
Narasumber: DR. Saharuddin Daming,SH,MH (DPP Pertuni)

 

Updated February 2013 © PERTUNI 2013