PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

KEPUTUSAN RAKERNAS PERTUNI TAHUN 2011
TENTANG PRIORITAS PROGRAM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KEWIRAUSAHAAN

 

I. Latar Belakang.

Sudah sejak Negara ini merdeka di tahun 1945, dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pernyataan konstitusi yang mendasari Negara ini mengandung arti, bahwa tanpa terkecuali, termasuk penyandang tunanetra berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hak atas kehidupan yang layak mengisyaratkan setiap warga Negara termasuk setiap penyandang tunanetra mutlak mendapatkan penghasilan/pendapatan untuk mencukupi dirinya, bahkan untuk mengembangkan dirinya. Penghasilan/pendapatan yang dimaksudkan bukan diperoleh melalui sedekah dan amal, melainkan setiap penyandang tunanetra dewasa produktif warga Negara ini mutlak memperoleh penghasilan/pendapatan dengan bekerja dan/atau berwirausaha.
Kerja/usaha sudah menjadi kebutuhan dan hak dasar sebagaimana kebutuhan dan hak atas sandang, pangan, papan juga pendidikan dan kesehatan, yang mana hingga saat ini pemenuhan kerja/usaha di kalangan penyandang tunanetra masih menjadi isu yang memprihatinkan. Peluang kerja/usaha yang ada di masyarakat/pemerintah belum berpihak kepada penyandang tunanetra; informasi lowongan kerja kurang dapat diakses oleh penyandang tunanetra; sistem seleksi dan rekruitmen yang belum cukup akomodatif bagi penyandang tunanetra; lingkungan tempat kerja belum inklusif dan penempatan posisi kerja masih meng-underestimate kemampuan penyandang tunanetra;persyaratan kredit untuk usaha pun mendiskriminasikan penyandang tunanetra; serta terhadap jasa/produk yang ditawarkan/dihasilkan oleh penyandang tunanetra masih dipandang sebagai ”charity sellingg”.

Permasalahannya ”klasik”: pemilik kerja berpandangan keliru; masih memahami penyandang tunanetra dalam konteks sebagai orang yang kurang, orang yang terbatas, orang yang tidak normal. Pandangan keliru ini yang membuat para pemilik kerja lebih bersikap ”kasihan” diikuti dengan perbuatan ”amal. Permasalahan adanya kekeliruan pandangan terhadap ketunanetraan dan penyandang tunanetra menjadi penghalang bagi perluasan kesempatan kerja/usaha bagi penyandang tunanetra di Negara ini.

Dilatarbelakangi pada permasalahan di atas, penyandang tunanetra sebagai pelaku utama saatnya menjadi pelaku perubahan bukan sebagai penuntut perubahan. Sebagai pelaku perubahan, penyandang tunanetra tidak hanya diminta untuk menunjukkan kemampuan untuk menolong diri sendiri, tetapi penyandang tunanetra mampu menolong masyarakat/pemerintah untuk mengubah pandangannya yang keliru menjadi lebih benar dan tepat tentang apa ketunanetraan dan siapa penyandang tunanetra serta bagaimana masyarakat/pemerintah seharusnya bersikap dan berbuat. Pandangan masyarakat/pemerintah yang benar serta sikap masyarakat/pemerintah dan perbuatan yang tepat akan memudahkan langkah dan gerakan penyandang tunanetra untuk mendapatkan kesempatan kerja/usaha.

II. Prioritas Program.

1. Tingkat Pusat

  1. melakukan pengkajian kebijakan serta pengkajian data dan lapangan mengenai hambatan dan peluang serta upaya peroleh dan ketahanan kerja bagi penyandang tunanetra di level nasional
  2. menyusun panduan job assessment serta membangun mitra kerja dengan perusahaan pemilik kerja
  3. menyusun panduan sosialisasi dan langkah advokasi bagi pendampingan dan pembelaan hak penyandang tunanetra atas kehidupan yang layak
  4. menyusun program pemberdayaan bagi penyandang tunanetra serta bagi masyarakat, keluarga dan pemerintah
  5. melakukan pendampingan dan monitoring evaluasi terhadap program ketenagakerjaan sebagaimana di atas
  6. Melakukan advokasi secara aktif dan terus menerus terhadap :
    1. Kementerian Sosial RI, agar menyusun dan menerapkan kurikulum bimbingan dan latihan di pusat-pusat rehabilitasi tunanetra dengan berorientasi pada diversifikasi pelatihan ketrampilan kerja.
    2. Kemeterian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, agar penyelenggaraan vokasional training di masyarakat, dilaksakan secara inklusif.
  7. memberikan konsultasi kepada perusahaan pemilik kerja tentang aksesibilitas lingkungan kerja bagi ketenagakerjaan penyandang tunanetra.

2. Tingkat Daerah

  1. melakukan promosi kerja sebagai media sosialisasi dan advokasi dalam bentuk job fair, seminar, talk show, dialog interaktif dll dengan melibatkan perusahaan pemilik kerja dan penyandang tunanetra yang sudah atau berpotensi untuk bekerja
  2. intensif secara periodik melakukan pelatihan soft skill guna memperkuat keterampilan kerja yang sudah/sedang dimiliki oleh penyandang tunanetra
  3. mengupayakan magang kerja bagi penyandang tunanetra di perusahaan-perusahaan yang dapat menjadi media untuk menyakinkan pemilik kerja untuk lebih mengenal kemampuan dan potensi kerja di kalangan penyandang tunanetra
  4. melakukan pelatihan sensitivitas ketunanetraan dan penyandang tunanetra untuk kalangan masyarakat, keluarga dan pemerintah yang dapat membangun kepekaan para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan kerja di kalangan penyandang tunanetra.
  5. Secara aktif dan terus menerus melakukan advokasi terhadap kurikulum bimbingan dan latihan untuk tunanetra pada pusat-pusat rehabilitasi yang berada dibawah Dinas Sosial agar berorientasi pada diversifikasi keterampilan kerja.

III. Strategi Implementasi

  1. Melakukan refitalisasi tugas dan fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PERTUNI
  2. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga survei resmi
  3. Melakukan melakukan lobby dan komunikasi aktif dengan perusahaan, pengelola sarana publik dan fasilitas umum, dan media massa, guna promosi dan magang kerja kemampuan tenaga kerja penyandang tunanetra
  4. Menjalin kerjasama dengan lembaga trainning yang memfokuskan pada pelatihan sensitivitas.

KOMISI 2:

Ketua: M. Lutfi (Sulawesi Selatan)
Sekretaris: Yusuf Walean (Jawa Timur)
Anggota: Rusman (Sumatera Utara)
  Siti Saadah (DI Yogyakarta)
  Marjoni (Bengkulu)
  Ahmad Sophan A (Sumatera Selatan)
  Afrizal (Riau)
  Daman Purnama (Lampung)
  Edi Sunarya (Deperpus)
  Abi Suryana (Kalimantan Selatan)
  Sigit Martopo (Jawa Tengah)
  Dariansyah (Kalimantan Tengah)
Fasilitator: Dedi Mulya (DPP Pertuni)
Narasumber: Dra.Mimi Mariani,M.Si (Deperpus Pertuni)

 

Updated February 2013 © PERTUNI 2013