PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

KEPUTUSAN RAKERNAS PERTUNI TAHUN 2011
TENTANG PRIORITAS PROGRAM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI BIDANG PENDIDIKAN

 

I. Latar Belakang.

Pemerintah melalui kementerian pendidikan telah sejak lama mencanangkan gerakan wajib belajar. Dimulai dari wajib belajar enam tahun di tahun 70an. Dilanjutkan wajib belajar 9 tahun di tahun 90an. Tahun 2012, Pemerintah berencana memulai wajib belajar 12 tahun.

Namun, Pertuni memantau gerakan wajib belajar ini belum sepenuhnya menyentuh tunanetra usia sekolah, termasuk tunanetra dengan disabilitas tambahan multy disabled visually impaired (MDVI).

Dari data yang ada, jumlah tunanetra usia sekolah yang bersekolah hingga kini tidak lebih dari 5 %. Dan hingga kini pemerintah belum melakukan upaya yang sistematis dan sungguh-sungguh untuk membawa lebih banyak tunanetra usia sekolah mendapatkan pendidikan berkualitas.

Agar ada sebanyak mungkin tunanetra usia sekolah yang bersekolah, sistem pendidikan yang paling tepat adalah sistem pendidikan inklusif, yang memberikan hak pada tunanetra untuk menempuh pendidikan di sekolah umum terdekat dengan tempat tinggal mereka; bukan hanya di sekolah luar biasa (SLB). SLB hanya ada di kota tertentu saja, sedangkan sekolah umum ada di hampir tiap kelurahan di Indonesia.

Sejak tahun 1998, melalui kerja sama hutang lunak dengan Pemerintah Norwegia, kementerian Pendidikan telah memulai langkah untuk merintis pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di Indonesia. Namun, upaya tersebut masih belum sistematis, belum berkesinambungan, belum menetapkan target capaian yang terukur.

Belum lagi akses ke pendidikan tinggi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia tunanetra yang lebih berkualitas, tunanetra juga harus mendapatkan akses yang baik ke pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah memang penting, sedangkan pendidikan tinggi adalah jalan strategis menuju perubahan.

Guna menjamin dan memastikan agar setiap anak tunanetra terpenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di semua jenjang pendidikan, rapat kerja nasional (rakernas) Pertuni tahun 2011 mengamanatkan agar seluruh jajaran organisasi baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang, menjadikan bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas program.

II. Prioritas Program.

Di bidang pendidikan, beberapa prioritas program yang diharapkan menjadi perhatian Pertuni adalah:

  1. Melakukan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam memperjuangkan aspirasi tunanetra di bidang pendidikan.
  2. Memastikan bahwa gerakan wajib belajar yang dicanangkan pemerintah juga menjangkau setiap anak tunanetra, termasuk anak tunanetra dengan disabilitas ganda dan multi disabilitas.
  3. Memastikan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah benar-benar menjalankan tugasnya membangun sistem pendidikan inklusif, guna mensukseskan gerakan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah yang juga harus melingkupi anak-anak tunanetra.
  4. Memastikan agar setiap lembaga pendidikan umum baik di tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi terbuka menerima siswa tunanetra.
  5. Memastikan agar siswa tunanetra dapat terlayani dengan baik dalam menjalani pendidikan inklusif. Untuk itu pemerintah harus membangun sistem layanan pendukung agar siswa tunanetra dapat menjalani proses belajar dengan lebih mandiri.
  6. Dalam membangun sistem layanan pendukung ini, Pertuni memastikan agar Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar berfungsi melayani tunanetra, serta memfasilitasi mereka dengan menyediakan anggaran, sesuai dengan cakupan layanan yang dilakukannya. Jika melayani tunanetra secara nasional, lembaga swadaya masyarakat ini harus didukung oleh dana APBN. Sedangkan jika melayani tunanetra di tingkat daerah, lembaga swadaya masyarakat ini harus didukung dengan dana APBD.
    g. PERTUNI akan memfungsikan organisasinya sebagai badan konsultatif untuk membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif.

III. Strategi.

Untuk melaksanakan prioritas program tersebut di atas, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

  1. Membangun komunikasi yang intensive dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan nasional serta dinas pendidikan di daerah, sesuai jenjang organisasi untuk mendorong dan memastikan pemerintah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak tmemantau unanetra di bidang pendidikan.
  2. Membangun komunikasi intensif dengan DPR/DPRD –sesuai jenjang organisasi– dalam merencanakan, memantau serta memonitor kinerja pemerintah di bidang pendidikan.
  3. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerhati masalah pendidikan yang ada di masyarakat agar mereka juga turut memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak tunanetra.
  4. Menjalin kerja sama dengan organisasi dan atau individu orang tua yang memiliki anak tunanetra atau anak penyandang disabilitas dalam memperjuangkan aspirasi anak tunanetra di bidang pendidikan.
  5. Jika di daerah/cabang belum ada organisasi orang tua PERTUNI diharapkan menginisiasi lahirnya organisasi tersebut. Orang tua yang memiliki anak tunanetra adalah mitra PERTUNI dalam memperjuangkan aspirasi anak tunanetra.
  6. Menjalin kerja sama dengan perusahaan baik nasional maupun multinasional serta lembaga-lembaga sosial di masyarakat agar mengalokasikan dan menghimpun dana sosial untuk memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak tunanetra yang tidak mampu.
  7. Membangun pemahaman di kalangan unsur-unsur organisasi PERTUNI tentang pendidikan inklusif dengan cara seperti seminar, lokakarya, pelatihan dan lain-lain.

KOMISI 1:

Ketua Komisi I: Eka Setiawan,S.Pd (DKI Jakarta)
Sekretaris: Eka Damayanti (Bali)
Anggota: Zainun (Jambi)
  Panca Darma (Sumatera Selatan)
  Mulyansah (Kalimantan Tengah)
  Misrudin (Kalimantan Selatan)
  Yustina Mauko (NTT)
  Liana (Sulawesi Utara)
  Hairul Batubara (Sumatera Utara)
Fasilitator: Irma Hikmayanti (DPP Pertuni)
Narasumber: DR. Didi Tarsidi (DPP Pertuni)



Updated February 2013 © PERTUNI 2013