GARIS BESAR PROGRAM PERTUNI 2009-2014

KETETAPAN MUNAS VII PERTUNI TAHUN 2009
NOMOR III/TAP/MUNAS VII-PERTUNI/2009

 

 

BAB I
PENDAHULUAN

Bahwa untuk mencapai tujuan Pertuni demi mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dituntut kerja keras dari seluruh komponen organisasi Pertuni, bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, yang dilaksanakan secara terarah dengan sasaran yang dirumuskan secara spesifik. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, hendaknya digunakan berbagai pendekatan yang meliputi: kekeluargaan, obyektif, persuasif, bimbingan dan penyuluhan, dan kemitraan.

Untuk memberi pedoman kepada Pengurus Pertuni masa bakti 2009 – 2014 dalam upayanya mencapai tujuan organisasi itu, disusunlah Garis-garis Besar Program Pertuni periode 2009 – 2014, dengan mengacu pada visi dan misi organisasi Pertuni, yang meliputi bidang-bidang berikut:

  1. Pendidikan dan Pemberdayaan
  2. Aksesibilitas Fasilitas Publik
  3. Aksesibilitas Informasi, Komunikasi dan Teknologi
  4. Aksesibilitas Layanan Publik
  5. Perluasan Kesempatan dan Penciptaan Lapangan Kerja
  6. Advokasi Hukum
  7. Kampanye Kesadaran Masyarakat
  8. Pemberdayaan Organisasi

Di dalam melaksanakan program ini, Pengurus hendaknya memperhatikan kondisi lokal dengan kecenderungan otonominya, kondisi nasional dengan tren reformasinya yang masih diwarnai krisis multidimensi, dan upaya-upaya internasional dalam bidang kecacatan (ketunaan), khususnya yang terkait dengan ketunanetraan.

 

 

BAB II
ACUAN PROGRAM PANCAWARSA 2009 - 2014

  1. Pendidikan dan PEMBERDAYAAN
    1. Meningkatkan upaya pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa serta anak dari keluarga tunanetra, baik secara regional, nasional maupun international dengan memperhatikan keseimbangan gender.
    2. Mendorong implementasi pendidikan inklusif yang benar-benar memperhatikan pemenuhan kebutuhan khusus siswa penyandang cacat (penyandang ketunaan) di sekolah regular serta memberikan pelatihan bagi guru pembimbing khusus.
    3. Mendorong peningkatan fungsi Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi tunanetra, baik sebagai pelaksana satuan pendidikan maupun sebagai pusat sumber bagi pendidikan inklusif.
    4. Mendorong penyelenggaraan pelatihan keterampilan komputer bagi tunanetra, baik sebagai bagian dari kurikulum formal maupun non formal.
    5. Mendorong panti/pusat rehabilitasi (pemberdayaan) tunanetra untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang berorientasi ke pasar kerja umum.
    6. Mendorong Pusat Rehabilitasi (Pemberdayaan) dan Pendidikan Tunanetra untuk meningkatkan keterlibatan pembimbing (conselor) sesama tunanetra.
    7. Menyelenggarakan pelatihan dan/atau lokakarya khusus bagi perempuan tunanetra untuk pemberdayaan potensi-potensinya. 

 

  1. Aksesibilitas Fasilitas Publik
    1. Mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas fisik di gedung-gedung, jalan raya dan berbagai fasilitas umum lainnya guna menunjang kemandirian mobilitas tunanetra.
    2. Mendorong agar lembaga-lembaga ketunanetraan lebih memperhatikan penyediaan aksesibilitas bagi tunanetra di dalam lingkungan lembaga tersebut.

 

  1. Aksesibilitas Informasi, Komunikasi dan teknologi
    1. Mendorong diperbanyaknya bahan bacaan bagi tunanetra, baik dalam format Braille, tulisan besar (bagi low vision), audio maupun elektronik.
    2. Meningkatkan tingkat melek huruf Braille di kalangan tunanetra.
    3. Mendorong kelanjutan proses sosialisasi Sistem Simbol Braille Indonesia bidang matematika, fisika, kimia, tulisan singkat, musik dan huruf Arab Braille.
    4. Mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mengupayakan ketersediaan komputer dengan harga terjangkau dan fasilitas serta layanan internet.

 

  1. Aksesibilitas Layanan Publik

Mendorong tersedianya layanan publik yang aksesibel bagi tunanetra yang meliputi:

    1. Kesehatan
    2. Pendidikan
    3. Kepemilikan Perumahan
    4. Perbankan
    5. Transportasi

 

  1. Perluasan Kesempatan dan penciptaan lapangan Kerja
    1. Mendorong diupayakannya penganekaragaman peluang kerja bagi tenaga kerja tunanetra.
    2. Mendesak pemerintah dan masyarakat penyelenggara pusat rehabilitasi vokasional bagi tunanetra untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, agar sesuai kebutuhan pasar kerja.
    3. Mendorong tersedianya sarana yang aksesibel bagi tenaga kerja tunanetra.
    4. Mendorong perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk menerbitkan skema kredit khusus bagi tunanetra untuk mengembangkan kewirausahaan di kalangan tunanetra.

 

  1. Advokasi Hukum
    1. Mendesak Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak Penyandang cacat (penyandang ketunaan) (International Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
    2. Mendesak pemerintah untuk mengamandemen semua peraturan perundangan yang terkait dengan penyandang cacat (penyandang ketunaan) yang belum sesuai dengan isi Konvensi Internasional tentang hak-hak penyandang cacat (penyandang ketunaan).
    3. Monitoring implementasi semua peraturan perundangan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak Tunanetra sebagai warga negara Indonesia.
    4. Melakukan advokasi agar Bank Indonesia memprogramkan penerbitan mata uang yang lebih aksesibel bagi tunanetra.
    5. Melakukan pendidikan politik kepada tunanetra untuk menumbuhkan kesadaran  akan hak-hak politiknya sebagai warga negara Indonesia.
    6. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan PEMILU yang aksesibel bagi tunanetra agar mereka dapat menentukan pilihannya secara mandiri, langsung, bebas dan rahasia.
    7. Mengupayakan pembebasan bea masuk bagi impor peralatan khusus bagi tunanetra.
    8. Melakukan advokasi dan monitoring demi terlaksananya sistem kuota kerja bagi penyandang cacat (penyandang ketunaan) yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 dan peraturan lainnya.
    9. Melakukan advokasi bagi karyawan yang karena sesuatu hal tiba-tiba menjadi tunanetra agar hak-hak kepegawaiannya tetap dipertahankan.

 

  1. Kampanye Kesadaran Masyarakat
    1. Mendorong tersedianya informasi tentang tunanetra melalui berbagai media, baik cetak, elektronik maupun audiovisual serta pameran untuk membangun persepsi yang benar tentang tunanetra sebagai sumber daya manusia.
    2. Menyelenggarakan penyuluhan masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya intervensi dini anak tunanetra yang meliputi aspek medis, pendidikan dan sosial.
    3. Mendorong masyarakat dan pemerintah setempat, khususnya yang memiliki anggota keluarga perempuan tunanetra untuk mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan di segala aspek kehidupan dan penghidupan terutama dalam aspek pendidikan, pelatihan dan ketenagakerjaan.

 

  1. Pemberdayaan Organisasi

 

    1. Peningkatan Sarana

      Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana fisik organisasi sesuai dengan  kebutuhan organisasi.

    1. Peningkatan SDM
      1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia baik dalam teori maupun praktek manajemen keorganisasian dan tata laksana administrasi melalui seminar, lokakarya dan pelatihan.
      2. Melaksanakan kaderisasi organisasi melalui pelatihan-pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda tunanetra, termasuk perempuan tunanetra.
      3. Mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan tunanetra dalam kegiatan organisasi Pertuni.
    1. Kemitraan
      1. Meningkatkan hubungan kemitraan dan komunikasi aktif dengan pemerintah, lembaga legislatif, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyar­akat serta dunia usaha bagi peningkatan kualitas kehidupan kaum tunanetra.
      2. Terlibat aktif dalam pergerakan tunanetra internasional melalui World Blind Union dan organisasi/lembaga internasional lainnya  demi kemajuan tunanetra Indonesia.
    1. Pendanaan
      1. Menggali dana dari sumber internal maupun eksternal Organisasi untuk pembiayaan kegiatan organisasi.
      2. Mengembangkan dana abadi.
      3. Mengelola dan memanfaatkan aset Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna demi kepentingan Pertuni.
      4. Mengupayakan bantuan stimulus kepada DPD dan DPC secara profesional dan proporsional.

 

 

BAB III
PENUTUP

Demikianlah, Dokumen GBPP 2009 – 2014 ini ditetapkan oleh Munas VII Pertuni dan menjadi kewajiban konstitusional bagi seluruh jajaran unit kerja organisasi Pertuni pusat, daerah dan cabang untuk dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan organisas­i.

Ketua Umum Pertuni masa bakti 2009 – 2014  bertanggungjawab atas penyusunan, persiapan dan pelaksanaan program kerja tahunan organisasi di tingkat pusat, serta memberikan  bimbingan dan pengarahan kepada jajaran organisasi di tingkat daerah dan cabang dalam hal menyusun program kerja setempat. Program kerja organisasi di tingkat daerah dan cabang diprioritaskan pada pro­gram yang menampung aspirasi dan/atau yang langsung menyentuh kepentingan kaum tunanetra setempat. 

Keberhasilan Pertuni menunaikan segenap program kerja organisasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh semangat pengabdian, dedikasi dan kerjasama seluruh jajaran kepengurusan, staf administrasi organisasi, partisipasi segenap anggo­ta organisasi serta peran mitra kerja Pertuni.

 

Updated February 2013 © PERTUNI 2013