PERTUNI Logo

PERTUNI
Persatuan Tunanetra Indonesia
Indonesian Blind Union

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA

(PERTUNI)

 

DIAMANDEMEN DALAM MUNAS VI PERTUNI TAHUN 2004

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya kecerdasan kehidupan, keadilan dan kesejahteraan lahir batin adalah hak setiap manusia. Dan bahwa lemah atau tiadanya penglihatan tidak mengurangi hasrat manusia untuk maju. Oleh karena itu, tanpa mengurangi penghargaan atas jasa, kemauan baik, keikhlasan hati serta jerih payah yang sudah dan akan diberikan oleh saudara-saudara yang awas, kami para tunanetra menyatakan keyakinan bahwa perjuangan demi kehidupan, kesejahteraan dan nasib kaum tunanetra, pada hakekatnya adalah terutama kewajiban dan tanggung jawab orang tunanetra itu sendiri.

Bahwa hanya dengan mentalitas, sikap dan keyakinan demikian itulah, kami para tunanetra akan mampu memperjuangkan kesamaan hak dan partisipasi penuh demi mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera.

Bahwa dalam perikehidupan yang demikian itulah kaum tunanetra dapat membina kepribadian yang sehat dan wajar, menjadi manusia mandiri yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dengan demikian kami para tunanetra akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan serta dalam perjuangan bangsa untuk mencapai tata kehidupan negara dan masyarakat Pancasila serta kehidupan dunia yang tertib, damai dan berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut di atas, maka perlu dibina persaudaraan dan diperkokoh persatuan/kesatuan diantara para tunanetra serta dihimpun potensi mereka dalam suatu wahana perjuangan berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan seluruh pokok pikiran di atas, maka pada tanggal 26 Januari 1966 di Solo didirikan Organisasi para tunanetra menurut “Memori Pendirian Organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia”, dengan Anggran Dasar sebagai berikut.


BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Tunanetra Indonesia disingkat “Pertuni”.

Pasal 2

Pertuni berkedudukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tempat kedudukan kepengurusan sebagai berikut:

Pasal 3

Pertuni didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 dan akan terus berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

BAB II

AZAS, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Pertuni berazaskan Pancasila.

Pasal 5

Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra.

Pasal 6

Pertuni bertujuan mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

Pertuni berfungsi sebagai wahana:

 

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota Pertuni terdiri dari :

 

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 9

  1. Ketua Umum;
  2. Ketua I;
  3. Ketua II;
  4. Ketua III;
  5. Sekretaris Jenderal;
  6. Bendahara Umum.

Pasal 10

Fungsi dan wewenang Ketua Umum meliputi:

Pasal 11

Pasal 12

Fungsi dan wewenang Ketua DPD meliputi:

Pasal 13

Pasal 14

Fungsi dan wewenang Ketua DPC meliputi:

Pasal 15

Ketua Umum, Ketua DPD dan Ketua DPC dipilih untuk masa bakti lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya tetapi tidak lebih dari dua masa jabatan secara berturut-turut.

 

BAB V

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

 

 

BAB VI

LEMBAGA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Rapat Gabungan adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus dan seluruh anggota Dewan Pertimbangan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Pasal 26

Sesuai dengan keperluan, DPP dapat mengadakan Rapat Kerja Nasional (disingkat Rakernas) yang melibatkan :

Pasal 27

Rapat Dewan pengurus terdiri dari rapat pengurus inti dan rapat pengurus lengkap, baik di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Pasal 28

Rapat Dewan Pertimbangan dilaksanakan oleh segenap pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Pasal 29

Sesuai dengan keperluan, DPD dapat mengadakan Rapat Kerja Daerah (disingkat Rakerda) yang melibatkan :

Pasal 30

Rapat anggota diadakan di Pertuni Cabang sekurang-kurangnya setahun sekali yang melibatkan seluruh anggota Cabang.

 

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 31

Kekayaan Organisasi diperoleh dari :

Pasal 32

 

 

BAB VIII

LAMBANG, EMBLIM, MARS DAN HYMNE PERTUNI

Pasal 33

Bendera, lambang, emblem, mars dan hymne Pertuni ditetapkan oleh Munas.

 

 

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 34

Penyempurnaan dan/atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan di dalam dan oleh Munas.

Pasal 35

 

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi Pertuni yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 37

 

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 2004

 

MUSYAWARAH NASIONAL VI PERTUNI

PRESIDIUM

Updated February 2013 © PERTUNI 2013